Ekonom Bright Institute: Coretax DJP Bisa Tingkatkan Penyerapan Pajak, Tapi Belum Tahun Ini

PRIA4D - "Coretax adalah salah satu solusi utama, tetapi belum untuk tahun 2025," kata Awalil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, seperti dilaporkan oleh Antara, Rabu (12/2/2025). Dia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pembangunan sistem Coretax tahun ini. 

Walaupun sistem ini telah dikembangkan beberapa tahun, Awalil berpendapat masih diperlukan penyempurnaan agar dapat berfungsi optimal. "Bangun dulu, jangan langsung dioperasikan. Mungkin hasilnya akan terlihat di tahun-tahun mendatang," ujarnya. Walaupun ada banyak tantangan, Awalil optimis Coretax akan menjadi solusi bagi ekonomi Indonesia. 

"Untuk 2026 dan seterusnya, saya yakin Coretax akan menjadi solusi utama, dan semoga perekonomian kita bisa pulih," katanya. Sebelumnya, DJP dan DPR sepakat menjalankan sistem Coretax bersamaan dengan sistem perpajakan lama. Beberapa fitur tetap akan dijalankan bersamaan, seperti pelaporan SPT Tahunan sebelum 2025 melalui e-Filing di Pajak.go.id, dan penggunaan aplikasi e-Faktur Desktop bagi wajib pajak PKP tertentu, sesuai keputusan Direktur Jenderal Pajak. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta DJP untuk memitigasi pelaksanaan Coretax yang masih dalam penyempurnaan agar tidak mengganggu penerimaan pajak. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem Coretax. "Kami mendengar keluhan terkait Coretax dan berusaha melakukan perbaikan yang diperlukan," ujar Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta. Dia menjelaskan bahwa pengembangan sistem rumit seperti Coretax, yang memproses 8 miliar transaksi, merupakan tantangan besar. "Ini bukan alasan, tetapi menegaskan komitmen kami untuk menciptakan sistem pajak digital yang andal di Indonesia, serta memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya secara hukum," tambahnya, seperti dilaporkan oleh PRIA4D.